Pada 6 September 2004, Munir Said Thalib, seorang aktivis hak asasi manusia terkemuka di Indonesia, berangkat menuju Amsterdam untuk melanjutkan studi. Namun, ia tidak pernah tiba di tujuan. Munir tewas dalam penerbangan akibat dosis tinggi arsenik yang diberikan di sepanjang perjalanannya. Kematian Munir bukan sekadar kasus kriminal biasa, melainkan cerminan dari sistem yang korup dan budaya impunitas yang telah lama mengakar di Indonesia. Buku We Have Tired of Violence karya Matt Easton mengungkap dengan rinci misteri di balik pembunuhan Munir serta perjuangan panjang keluarganya untuk mendapatkan keadilan.
Latar Belakang Munir dan Konteks Politik
Munir adalah pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sebuah organisasi yang didedikasikan untuk menyelidiki penghilangan paksa yang marak terjadi di Indonesia selama tahun 1990-an di bawah pemerintahan Suharto. Sebagai salah satu aktivis hak asasi manusia paling berpengaruh pada masanya, Munir tanpa lelah mengungkap pelanggaran HAM, meskipun ia sering menghadapi ancaman kematian dan intimidasi. Pembunuhannya terjadi pada 2004, enam tahun setelah jatuhnya Suharto, di tengah transisi Indonesia menuju demokrasi. Namun, buku ini menunjukkan bahwa reformasi politik tidak serta merta menghapus budaya impunitas dan praktik otoriter yang telah mengakar selama 32 tahun kekuasaan Suharto. Warisan korupsi dan kekerasan politik tetap menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum dan keadilan.
Investigasi yang Tak Kenal Lelah
Setelah kematian Munir, Suciwati dan sahabatnya, Usman Hamid, memulai investigasi sendiri untuk mengungkap kebenaran. Mereka segera mencurigai Pollycarpus Budihari Priyanto, seorang co-pilot Garuda yang ternyata berada di pesawat yang sama. Dalam sebuah pertemuan dengan kru penerbangan, Suciwati dan Poengky, kolega Munir, mengetahui bahwa Munir dipindahkan ke kelas bisnis atas izin Pollycarpus, meskipun ia hanya memiliki tiket ekonomi. Pertemuan langsung dengan Pollycarpus semakin memperkuat kecurigaan Suciwati, terutama karena jawabannya yang tidak konsisten. Pollycarpus akhirnya diadili dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara, tetapi vonis itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada 2006. Bukti baru kemudian muncul, menunjukkan keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam konspirasi yang lebih luas, mengungkap adanya korupsi di dalam sistem.
Lanskap Politik Indonesia
Easton menggunakan kasus Munir untuk menggambarkan bagaimana budaya politik Indonesia masih diwarnai oleh warisan otoriter Suharto. Meskipun era reformasi telah dimulai, struktur kekuasaan lama tetap bertahan, ditandai dengan impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM dan operasi tidak transparan dari institusi seperti BIN. Pada persidangan, para saksi menarik kembali kesaksian mereka di bawah tekanan, dan pendukung terdakwa mengintimidasi proses hukum—sebuah cerminan dari kekerasan politik yang masih berlangsung. Buku ini juga membandingkan dinamika tersebut dengan konsep dalang pada wayang Jawa, ketika kekuatan tak terlihat mengendalikan segalanya dari balik layar, sebuah metafora yang relevan untuk menggambarkan "deep state" yang terus bertahan pasca-Suharto.
Tantangan dalam Perjuangan untuk Keadilan
Walaupun Pollycarpus sempat dihukum, ia dibebaskan pada 2014 setelah menjalani delapan tahun penjara, dan hingga kini tidak ada yang dihukum atas perencanaan atau perintah pembunuhan Munir. Sistem peradilan Indonesia terbukti rentan terhadap intervensi politik, gagal memberikan keadilan penuh bagi keluarga Munir. Namun, perjuangan Suciwati, Usman Hamid, dan para pendukung Munir tetap membuahkan hasil dengan meningkatkan kesadaran publik dan internasional tentang kasus ini. Buku ini menegaskan bahwa meskipun keadilan belum tercapai, keteguhan mereka menjadi simbol harapan bahwa perubahan tetap mungkin terjadi melalui aksi individu dan masyarakat sipil.
***
We Have Tired of Violence bukan hanya buku yang membahas tentang pembunuhan seorang aktivis, tetapi juga sebuah refleksi tentang ketidakadilan sistematis yang masih mengakar di Indonesia. Melalui investigasi mendalam, Matt Easton menunjukkan bagaimana upaya mencari keadilan mampu dihalangi oleh kekuatan politik dan hukum yang korup. Kasus Munir menjadi simbol perjuangan melawan impunitas dan pengingat bahwa tanpa keadilan, demokrasi di Indonesia tetap rapuh dan rentan terhadap kembalinya otoritarianisme.
Perjuangan untuk mengungkap kebenaran tentang pembunuhan Munir terus berlanjut. Namun, hingga hari ini, dalang utama di balik pembunuhannya belum pernah benar-benar diadili. Ini bukan hanya tentang Munir, tetapi juga tentang masa depan hukum dan keadilan di Indonesia. Jika negara terus gagal menegakkan keadilan bagi seorang aktivis pemberani seperti Munir, bagaimana nasib rakyat biasa yang mencari keadilan?
